Ara Sirait: Renovasi 21 Ribu Rumah di Papua Dimulai Mei 2026
Kapabar – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap 21.000 rumah tidak layak huni (RTLH) untuk direnovasi di seluruh wilayah Papua akan dilaksanakan mulai Mei 2026.
Hal ini, disampaikan Ara, saapannya saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin 27 April 2026.
Menurut Ara, program renovasi itu menyasar enam provinsi di Papua dan mencakup 42 kabupaten-kota akan meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mohon dukungan semua kepala daerah. Program ini akan menggerakkan ekonomi, tenaga kerja, toko bangunan, semen, pasir, genteng dan lainnya,” kata Ara.
Ara menjelaskan, program renovasi rumah tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas usaha sektor konstruksi.
Selain renovasi rumah, pemerintah juga akan melakukan penataan di tiga kawasan kumuh di Papua serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung pembiayaan masyarakat.
Namun demikian, Ara menyoroti masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR di sejumlah daerah, termasuk di Papua Barat Daya.
“Katanya wali kota akan keluarkan kebijakan BPHTB dan PBG gratis mulai besok. Walaupun terlambat, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali,” katanya.
Selama tiga hari kunjungan di Sorong, ia mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait kondisi rumah yang memprihatinkan, khususnya di kawasan pesisir.
Bersama pemerintah daerah dan Tito Karnavian, pihaknya menemukan masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tersentuh program bantuan selama puluhan tahun.
“Ada yang sudah 30 tahun belum pernah mendapat bantuan. Ini tidak boleh dibiarkan. Presiden ingin negara hadir di tempat orang miskin, di rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan program renovasi rumah tersebut akan mengacu pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi peran Bank Rakyat Indonesia dalam penyaluran KUR Perumahan yang dinilai menunjukkan komitmen dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat kecil.
“Serapan KUR Perumahan sangat tinggi meski tahun ini baru berjalan beberapa bulan. Ini bukti keberpihakan kepada rakyat kecil,” katanya.
Dirinya berharap program tersebut dapat berjalan lancar dan memberi dampak nyata, baik dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua. *RON
