Kendalikan Inflasi saat Ramadan hingga Idul Fitri, Wagub Nausrau Minta Lakukan Langkah Ini
Kapabar – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mengendalikan inflasi selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Pasalnya, momentum Ramadan dan Idul Fitri secara historis selalu diiringi dengan peningkatan permintaan terhadap bahan pokok dan komoditas strategis. Kondisi ini, berpotensi menimbulkan tekanan harga apabila tidak diantisipasi secara terukur dan terkoordinasi.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau mengatakan bahwa, TPID perlu mencermati secara komprehensif perkembangan inflasi terkini, termasuk Indeks Perkembangan Harga (IPH).
“Selanjutnya, kita juga perlu mencermati komoditas penyumbang inflasi serta dinamika distribusi dan pasokan di wilayah Papua Barat Daya,” kata Wagub Nausrau saat High Level Meeting TPID dan TP2DD di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis 26 Februari 2026.
Wagub Nausrau meminta, agar langkah-langkah pengendalian inflasi daerah harus dilaksanakan melalui strategi 4K yaitu:
1. Ketersediaan Pasokan
Dengan menjamin kecukupan stok bahan pangan utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam dan komoditas hortikultira dengan terus melakukan koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha yang harus diperkuat, termasuk langkah antisipatif melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah apabila diperlukan.
2. Keterjangkauan Harga
Pengawasan harga di pasar tradisional dan modern harus dilakukan secara intensif. Tidak boleh memberi ruang bagi praktik penimbunan maupun spekulasi harga. Pemerintah daerah bersama satgas pangan harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat.
3. Kelancaran Distribusi
Sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan geografis, distribusi menjadi faktor kunci. Harus memastikan kelancaran transportasi laut dan darat, mengantisipasi hambatan cuaca serta memastikan tidak terjadi bottleneck pada jalur logistik. Koordinasi lintas kabupaten-kota sangat penting agar tidak terjadi disparitas harga yang signifikan.
4. Komunikasi Efektif
Pengendalian inflasi juga memerlukan komunikasi yang baik. Informasi yang transparan mengenai kondisi stok dan harga akan mencegah kepanikan masyarakat. TPID harus aktif menyampaikan perkembangan situasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan.
Wagub menekanan, pengendalian inflasi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, pelaku usaha serta masyarakat merupakan kunci utama menjaga stabilitas ekonomi di daerah, khususnya Papua Barat Daya,” katanya.
“Stabilitas harga ialah fondasi daya beli masyarakat, jika inflasi terkendali maka kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan iklim investasi semakin kondusif,” tambahnya. *RON
