Pemprov PBD Gandeng Uncen Godok Pendirian PTN di Papua Barat Daya

Kapabar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua menggodok pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di wilayah tersebut.

Pasalnya, pendirian PTN di sebuah provinsi yang baru mekar seperti Papua Barat Daya mempunyai dampak signifikan dan strategis dalam berbagai aspek, terutama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi dan sosial budaya daerah.

Hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya saat konferensi pers usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Vega Prime Hotel & Convention Sorong, Jumat 7 November 2025.

Menurut Adolof, kegiatan ini menjadi tahapan awal yang dilakukan Pemprov Papua Barat Daya dalam mendorong pendirian PTN di wilayah tersebut.

“Dalam FGD ini, dihadiri oleh akademisi, pemerhati pendidikan serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memberikan masukan terhadap kajian akademik pendirian PTN di provinsi ini,” kata Adolof.

Adolof menjelaskan, kegiatan FGD itu juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Desk Pendirian Daerah (DPD) yang telah dilakukan sebelumnya.

“Hari ini, kita berdiskusi bersama untuk menyusun langkah-langkah kebijakan pendirian PTN di Papua Barat Daya. Masukan dari para stakeholder akan menjadi bahan penting dalam penyusunan dokumen akademik sebagai dasar pendirian universitas negeri,” jelas Adolof.

Ia menerangkan, Pemprov Papua Barat Daya telah menugaskan Uncen untuk melakukan studi kelayakan dan kajian akademik mengenai kebutuhan serta persyaratan pendirian universitas negeri.

Diakuinya, hasil dari kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebagai dokumen resmi pengajuan pendirian PTN ke pemerintah pusat.

“Kita tidak hanya datang ke Jakarta dengan ide, tetapi harus membawa dokumen lengkap sebagai dasar hukum dan administrasi untuk memperjuangkan pendirian PTN di Papua Barat Daya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan FGD itu menjadi bagian dari visi besar “Papua Cerdas”, di mana pemerintah bersama akademisi berkomitmen menciptakan akses pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas.

“Kita ingin anak-anak Papua Barat Daya tidak lagi harus jauh-jauh kuliah ke luar daerah. Mereka bisa belajar di sini, dengan fasilitas dan kualitas yang sama baiknya,” tuntasnya.

Ketua Tim Pendiri PTN Papua Barat Daya sekaligus mewakili Universitas Cenderawasih, Dr. Ferdinand Risamasu menjelaskan, saat ini, timnya tengah bekerja menyiapkan sejumlah dokumen penting sebagai dasar pengusulan pendirian perguruan tinggi negeri (PTN) di provinsi ke-38 di Indonesia tersebut.

Dalam paparannya, Ferdinand Risamasu mengatakan, terdapat lima dokumen utama yang sedang disusun, meliputi :

1. Dokumen Studi Kelayakan,
2. Dokumen Organisasi, Tata Kelola, dan Statuta (OJK dan Statuta),
3. Dokumen Usulan Program Studi, serta
4. Dokumen rekomendasi dan 
5. Komitmen pemerintah daerah terhadap pendirian PTN.

“Target kami, seluruh dokumen ini rampung paling lambat pertengahan hingga akhir Desember 2025. Setelah itu, hasilnya akan diserahkan kepada Pemprov Papua Barat Daya untuk diteruskan ke Jakarta pada tahun 2026,” papar Ferdinand Risamasu.

Menurut Risamasu, jika proses administratif dan koordinasi berjalan lancar, maka Papua Barat Daya berpotensi memiliki perguruan tinggi negeri sendiri pada tahun 2027.

Dia juga mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam proses pendirian universitas baru bukan pada administrasi, melainkan ketersediaan tenaga dosen tetap yang memenuhi syarat sesuai peraturan.

“Dosen pengampu harus memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) dan minimal berpendidikan S2 sesuai bidang keahlian. Misalnya, untuk program studi perikanan dan kelautan, harus ada lima dosen tetap dengan kualifikasi khusus di bidang tersebut,” paparnya.

Untuk mengatasi keterbatasan awal, lanjutnya, tenaga pengajar dapat didatangkan dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih, maupun universitas negeri lainnya di Indonesia.

Dalam perencanaan akademik, tim telah menyiapkan konsep program studi yang relevan dengan karakter dan potensi wilayah di Papua Barat Daya.

Beberapa bidang yang akan menjadi fokus pengembangan antara lain:

1. Konservasi hutan di Kabupaten Tambrauw

2. Budidaya air laut dan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat

3. Budidaya air tawar, danau, dan sagu di Sorong Selatan

4. Pertambangan, informatika, dan kesehatan masyarakat di Kota Sorong

“Kami tidak akan membuka jurusan yang sama dengan perguruan tinggi swasta yang sudah ada. Pendekatannya berbasis analisis kebutuhan agar universitas ini mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” sebutnya.

Dikatakannya, keberadaan universitas negeri akan membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri Papua Barat Daya untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa harus keluar daerah.

Ia juga menuturkan, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen penuh, termasuk dukungan pembiayaan dan penyediaan lahan. Tersedia sekitar 30 hektar lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan kampus di masa mendatang.

“Untuk tahap awal, kegiatan administrasi universitas dapat menggunakan gedung sementara sembari menunggu proses perizinan operasional,” terangnya.

Selain itu, universitas baru ini akan memiliki pola ilmiah pokok atau core scientific pattern yang menjadi ciri khasnya, seperti bidang perikanan, pertanian, pertambangan, lingkungan, dan pariwisata.

“Ciri khas ini akan menjadi dasar kebijakan akademik dan budaya universitas. Harapannya, ke depan universitas ini mampu bersaing, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di dunia internasional,” tuntasnya. *RON