Pj Gubernur PBD Tunjuk Yarangga Jadi Ketua Pansel, LBH Gerimis : Agar Demokratis Segera Lakukan Pemilihan Melalui Voting
Kapabar – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-GERIMIS) Yosep Titirlolobi, S.H menyesalkan sikap Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diduga telah mengintervensi dan ikut campur dalam menunjuk mantan Pj Walikota Sorong, George Yarangga sebagai Ketua Panitia Seleksi DPRP jalur Otsus.
Dikatakan Yosep, Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si seharusnya tidak perlu terlibat dalam pemilihan Ketua Pansel DPRP, agar masyarakat di Papua Barat Daya tidak menaruh curiga kepada pemerintah.
Menurutnya, dengan ditunjuknya mantan Pj Walikota Sorong itu sebagai Ketua Panitia Seleksi DPRP, maka akan terbuka juga kemungkinan munculnya titipan-titipan pemerintah sebagai Panitia Seleksi DPRP.
“Tujuannya apa? Ya sudah tentu agar mereka bisa mengamankan titipan pemerintah. Dengan demikian masyarakat yang memasukkan berkasnya untuk mengikuti tes DPRP, sudah pasti tidak akan lolos,” jelas Yosep.
Seharusnya lanjut Yosep, mereka yang lolos menjadi panitia seleksi DPRP jalur otsus, diberikan kebebasan untuk memilih ketuanya sendiri tanpa harus ada intervensi dari Pj Gubernur Papua Barat Daya.
“Informasi yang kami dapat, sebenarnya Pj Gubernur Papua Barat Daya berkeinginan untuk menunjuk Otto Ihalauw, Mantan Bupati Sorong Selatan 2 untuk menjadi ketua pansel. Tetapi yang bersangkutan tidak bersedia karena statusnya masih sebagai tersangka korupsi. Dengan demikian ditunjuklah seorang George Yarangga,” beberapa Yosep.
Sementara itu kata Yosep, LBH Gerimis sendiri memiliki catatan yang kurang baik terhadap kinerja mantan Georger Yarangga saat menjabat sebagai Pj Walikota Sorong. Dimana sambung Yosep, selama menjadi Pj Walikota Sorong, yang bersangkutan lebih mengutamakan membangun rumah pribadi yang mewah, dibanding mensejahterakan masyarakat Kota Sorong.
“Yang saya katakan itu fakta, bisa dilihat dalam berbagai pemberitaan sejumlah media. Belum lagi masalah pembangunan pagar Kantor Walikota Sorong yang di bangun dengan tidak terlalu mewah tetapi menelan anggaran sebesar Rp 8 miliar. Belum lagi saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pj Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, dimana banyak mahasiswa yang pada saat itu tidak mendapatkan beasiswa. Beasiswanya baru turun setelah LBH Gerimis melapor ke Polda Papua Barat,” sesal Yosep.
Karenanya, LBH Gerimis meminta agar anggota Panitia Seleksi DPRP Papua Barat Daya jalur Otonomi Khusus, agar segera melakukan Ppemilihan Ketua Pansel Melalui Voting. Lanjut Yosep, agar siapa yang terpilih sebagai ketua pansel tidak memiliki kepentingan tertentu dan benar-benar bekerja tanpa titipan.
“Semuanya agar siapapun putra-putri asli Papua yang lolos sebagai anggota DPRP jalur otonomi khusus, itulah yang bisa diterima oleh masyarakat Papua Barat Daya berdasarkan seleksi yang ketat dan berkualitas oleh pansel,” tegas Yosep.*HMF
