Sorotan

PPA Polresta Sorong Kota Diduga Adakan RJ Diam-Diam Diluar Prosedur, Kuasa Hukum Pelapor : Kita Akan Laporkan Ke Polda Papua Barat 

Kapabar – Kuasa Hukum 3 orang anak yang di Keroyok oleh tersangka Selly Cs, Yosep Titirlolobi, S.H mengecam tindakan unit PPA Polresta Sorong Kota yang diduga melakukan pertemuan dengan tersangka dan kuasa hukumnya, bersama keluarga korban tanpa melibatkan dirinya. Yosep menegaskan bahwa hal tersebut adalah tindakan yang telah menyalahi prosedur yang berlaku di kepolisian.

“Pertemuan yang diadakan oleh polisi secara diam-diam dan melakukan panggilan terhadap kliennya cuman hanya melalui telpon dan tidak melalui panggilan atau undangan secara resmi. Ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik,” sesal Yosep.
Apalagi Yosep mendapati informasi, bahwa kliennya yang di panggil via telephone oleh Unit PPA Polresta Kota Sorong berserta 3 orang anak yang dikeroyok di bahwa umur, tidak diberikan hak bicara dan seperti ditekan dalam pertemuan yang terjadi tanggal 11 Febuari 2024.
“Seharusnya seorang polisi yang profesional dan taat aturan harusnya menghadirkan kedua bela pihak termasuk kuasa hukum masing-masing, bukan kuasa hukum tersangka saja yang dihadirkan. Padahal kuasa kami sebagai pelapor sudah kami serahkan di Unit PPA dan bahkan nomor saya pun ada di sebagian anggota Unit PPA, masa mereka tidak kontak saya, ini ada apa sebenarnya,” ujar Yosep.

Karenanya, sebagai kuasa hukum pelapor, Yosep meminta Polda Papua Barat dalam hal ini Propam dan Irwasda untuk memanggil Unit PPA yang dinilai tidak bekerja sesuai aturan, dengan melakukan pertemuan diam-diam tanpa melibatkan kuasa hukum pelapor.

“Sebagai kuasa hukum, kami sudah buat laporan pengaduan ke Kapolda Papua Barat, tinggal kami sesuaikan waktu untuk bergerak ke Manokwari. Polda harus bisa mengambil tindakan kepada anggotanya sehingga dikemudian hari tidak menjadi kebiasaan lagi. Kalau sekelas Polresta saja penyidik nya sudah kerja amburadul begini bagaimana dengan sekelas polsek? masa Polresta Sorong Kota kalah sama polres atau polsek yang ingin memanggil seseorang entah itu saksi atau korban untuk di adakan Restoratif Justice (RJ) harus dengan surat pemanggilan bukan dengan via telepon,” keluh Yosep.

Yosep berharap, polisi dapat bekerja secara profesional dengan menjalankan aturan sesuai KUHAP jika ingin melakukan restorative justice sesuai Pasal 1 angka 27 Perkap Nomor 6 tahun 2019, tentang tentang penyidikan tindak pidana yang menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar keadilan bagi seluruh pihak. Maka itu harus diberikan undangan secara resmi untuk kedua belah pihak agar hadir,” beber Yosep.

Sementara itu Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto yang dikonfirmasi terkait hal tersebut belum dapat dihubungi.*HMF

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds