Terkini

Pelikha Tuntut Kehadiran PHI di Papua Barat Daya

Kapabar – Masih dalam momen Hari Buruh International atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa (Pelikha) Provinsi Papua Barat Daya menggelar coffee morning yang diisi dengan diskusi dan dialog di Sorong Cafe, Sabtu 4 Mei 2024.

“Tahun ini, merupakan tahun perdana kami menyampaikan aspirasi dengan cara coffee morning. Yang paling penting, kami menuntut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya agar menghadirkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di daerah ini,” kata Ketua DPD Pelikha Papua Barat Daya Denisius Faruan kepada awak media.

Dikatakan Denisius, PHI adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

“Kalau PHI dihadirkan di Papua Barat Daya sudah sangat selayaknya karena sudah menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Tanah Papua,” tambah pria yang akrab disapa Bung Denis ini.

Selain kehadiran PHI, sambung Bung Denis, Pelikha juga menuntut Pemprov Papua Barat Daya dengan kewenangannya untuk memantau regulasi tentang ketenagakerjaan, sehingga regulasi tersebut tidak menyimpang dari Undang-Undang (UU) tenaga kerja yang berlaku.

“Sebab, kalau terjadi sengketa atau masalah yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada buruh, maka dinas terkait akan mendapatkan sebuah pengaduan dari tenaga kerja yang didampingi oleh kuasa hukum atau serikat. Hal ini juga yang menjadi perhatian kami di Pelikha,” ungkap Bung Denis.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sorong Fraksi PDI Perjuangan Ishak Yable menyampaikan aspirasinya terhadap Pelikha yang mengadakan kegiatan coffee morning dalam rangka memperingati May Day.

“Apa yang dilakukan Pelikha ini membantu semangat terutama Pemprov Papua Barat Daya atau kabupaten-kota dalam melindungi hak para buruh,” ujar Ishak.

Ishak meminta kepada Pemprov Papua Barat Daya untuk mempercepat regulasi pengusulan ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kehadiran PHI di Papua Barat Daya.

“Kenapa demikian, karena provinsi ini merupakan pintu masuk dari seluruh provinsi di Tanah Papua. Dimana, Papua Barat Daya akan semakin berkembang dengan kehadiran investor yang masuk menanamkan modalnya ke daerah ini,” terang Ishak.

Ishak berharap, Pemprov Papua Barat Daya untuk melibatkan Pelikha sebagai pelindung serikat buruh yang bersuara lantang melindungi hak buruh untuk masuk ke dalam Dewan Pengupahan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Papua Barat Daya.

“Sehingga kegiatan yang mereka lakukan ini ada keseimbangan, artinya pemerintah harus benar-benar melihat secara kacamata yang jujur bahwa selama ini Pelikha berteriak agar buruh diperhatikan dan dipandang sejajar dengan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN),” tutupnya. *RON

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds