Terkini

May Day, Tiga Serikat Buruh Sepakat Tidak Lakukan Aksi Demo

Kapabar – Peringatan Hari Buruh International atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei biasanya diwarnai dengan aksi demo buruh untuk menyampaikan aspirasinya, namun tidak seperti yang dilakukan tiga serikat buruh di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Tiga serikat buruh yang tidak melakukan aksi demo pada May Day tersebut meliputi Konfederasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Papua Barat Daya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Papua Barat dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Papua Barat Daya.

Koordinator Wilayah KSBSI Papua Barat Daya Louis Dumatubun mengatakan, dalam May Day pihaknya tidak melakukan aksi demo, melain menyampaikan aspirasi buruh melalui surat yang resmi kepada pihak berwenang.

“Besok pada 1 Mei, kami tidak melakukan aksi demo damai atau unjuk rasa. Sedangkan kalau ada usulan yang berkaitan dengan perjuangan kami akan dibuat dalam bentuk surat yang sudah kami sampaikan ke semua DPC KSBSI,” kata Louis kepada awak media di Sorong Cafe, Selasa 30 April 2024.

Dikatakan Louis, jika terdapat aliansi-aliansi di Kota Sorong yang melakukan kegiatan pada May Day, pihaknya tidak terlibat dalam aliansi manapun.

“Kami tidak terlibat dalam aliansi manapun. Artinya kalau ada pengurus atau anggota yang terlibat dalam aliansi itu atas nama pribadi bukan serikat buruh KSBSI,” tegas Louis.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah KSBSI Papua Barat Hans Worumi menuturkan, KSBSI sangat membatasi pengurus dan anggotanya untuk melakukan aksi demo ataupun longmarch dalam May Day, jika hal tersebut dilakukan harus melalui kesepakatan bersama.

“Mungkin kami melakukan semacam bakti sosial dan lain-lain. Tapi untuk tahun ini, itu tidak kami lakukan, karena dibeberapa tahun lalu kami sudah lakukan. Untuk tahun ini sangat kami batasi, mengingat kondisi keamanan dan memfokuskan pada aspirasi yang akan disampaikan dalam pertemuan tertutup,” jelas Hans.

Nantinya, sambung Hans, dalam pertemuan tertutup tersebut seluruh aspirasi buruh akan dibuat dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pemerintah daerah (Pemda).

“Ada tiga yang mau kami kedepankan, pertama membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit provinsi. Kedua, terkait dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), kalau provinsi ini sudah ada berarti PHI harus sudah ada,” ungkap Hans.

Ketiga, sambung Hans, menyadari kondisi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang digaungkan secara nasional dibuat mengacu kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, sehingga KSBSI di daerah tidak bisa menetapkan upah sesuai dengan kondisi di daerah.

“Ini merupakan sebuah dampak yang berpengaruh terhadap pendapatan. Karena kalau kita berbicara sektor, sudah dihapus, sekarang yang ada hanya upah regional. Kalau itu sudah dalam persentase yang dibuat berdasarkan rumus yang hanya dinilai nol koma sekian persen untuk kita mengejar kesejahteraan buruh dengan meningkatkan upah itu sangat terbatas,” papar Hans.

Menurut Hans, upah yang sedang berjalan di daerah sangat memprihatinkan, dimana saat ini telah mencapai tiga koma sekian, untuk mencapai Rp 5 juta kan kalau hanya naik nol koma sekian butuh berapa tahun kedepan.

“Ini sesuatu yang perlu kami sampaikan ke pemerintah, seperti apa kebijakan pemerintah. Berdasarkan alasan tadi yang kami usulkan adalah pemerintah sepakat dengan serikat dengan membuat Upah Minimum Kota-Kabupaten (UMK). Ini yang terjadi di Jakarta sehingga Jakarta upah lebih tinggi dibandingkan Papua yang mengacu kepada UMK bukan UMP,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua FSPNI Papua Barat Daya Salim H. Nur menambahkan, dalam May Day FSPNI telah membentuk tim gabungan dari beberapa serikat buruh atau panitia pelaksanaan May Day tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Vega Prime Hotel & Convention Sorong pada Jumat 3 April 2024.

“Acaranya, penyampaian aspirasi dan dilanjutkan dengan diskusi. Dalam May Day ini kami hanya tambahkan beberapa poin saja terkait dengan UMP, untuk tahun kemarin Dewan Pengupahan Papua Barat Daya belum bisa menghitung karena laju inflasi dikali dengan pertumbuhan ekonomi dikali dengan alfa satu alfa dua dan alfa tiga itu tidak mencapai maksimal,” imbuh Salim.

Diakui Salim, sesuai dengan petunjuk PP 51 naiknya upah hanya sekitar 2 persen. Tetapi kalau sebelum adanya rumus itu, dilakukan survei KLJ bisa naik hingga 8-9 persen.

“Lewat May Day ini, kami berjuang keras agar penetapan UPM tahun 2025 harus lewat survei. Kami harus membuktikan kebutuhan seorang pekerja itu nyata, mulai dari tempat tinggal, transportasi, kebutuhan rumah tangga dalam sebulan,” tutupnya. *RON

Tampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button

Penerimaan Mahasiswa Baru UNAMIN


banner popup

This will close in 20 seconds