Kapabar – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan C. Warinussy, SH, mendukung langkah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong Erwin Saragih, SH, MH, dan jajaran penyidik tindak pidana khusus (pidsus), yang sedang menyidik dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tahun Anggaran 2017, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintahan Kota Sorong senilai Rp 8 miliar rupiah.
Yan merasa, peningkatan status pada kasus dugaan tipikor anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di BPKAD, dari tahap penyelidikan ke penyidikan menjadi bukti keseriusan penyidik Kejari Sorong. Apalagi sambung Yan, sesuai pemberitaan yang ada bahwa penyidik akan melayangkan panggilan sebagai saksi kepada Walikota Sorong dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sorong.
Pemanggilan dua pejabat penting di Kota Sorong itu menurut Yan, merupakan buntut dari keterangan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong Welly Tigtigweria, yang mengaku bahwa ia selaku Koordinator Tim Penganggaran saat itu tidak mengetahui soal pengadaan ATK. Hal tersebut dirasa Yan wajar adanya mengingat sejak tahap perencanaa kemudian pembahasan RKA hingga finalisasinya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BPKAD) Kota Sorong hanya diketahui oleh Kepala BPKAD Kota Sorong dan wali kota sendiri.
“Yang tau hanya Kepala BPKAD Kota Sorong dan wali kota, sementara proses penganggarannya justru memperoleh persetujuan lebih dahulu oleh DPRD Kota Sorong. Saya berpandangan bahwa jika penyidik Kejari Sorong sudah memperoleh petunjuk awal sesuai amanat UU No.8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” jelas Yan.
Maka lanjut Yan, adalah sangat bijak jika proses penyidikan kasus ini dipercepat hingga dapat menjerat pejabat daerah di Kota Sorong, dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidananya. Hal tersebut tambah dia, dapat menjawab rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di Kota Sorong dan sekitarnya.*HBN
